Friday , 14 May 2021

Usulan Pembentukan Pansus Covid-19 Dinilai tidak Objektif


201125082510-Usula.png

Source: Istimewa

Ketua Fraksi Gerindra, DPRD Kabupaten Bandung, Praniko Imam Sagita.*

18NEWS.ID, Soreang -- Beberapa waktu lalu, sempat viral beberapa Fraksi di DPRD Kabupaten Bandung menolak pengesahan APBD Perubahan yang notabene sangat erat dengan program-program yang ada di pedesaan. Kini kembali mencuat isu desakan beberapa fraksi yang kembali menginginkan dibentuknya Pansus covid-19, padahal pembentukan Pansus Covid 19 tersebut sempat pula ditolak unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bandung. 

Menyikapi hal tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bandung, Praniko Imam Sagita, mempertanyakan urgensi dari usulan pembentukan Pansus Covid-19 oleh Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKS di DPRD Kabupaten Bandung.

Menurutnya, pada pembahasan Badan Musyawarah (Bamus) sebelumnya, sama sekali tidak ada pembahasan terkait menolak atau menjalankan usulan pembentukan pansus covid-19. Pasalnya, dalam bamus tersebut hanya membahas tentang jadwal kegiatan anggota DPRD.

"Dalam bamus kemarin, memang tidak membahas soal pansus covid-19, soalnya suratnya belum masuk. Mekanisme surat untuk dibahas di bamus itu adalah harus diregistrasi di bagian umum dulu, setelah itu masuk kepimpinan dewan, baru dirapatkan di bamus untuk diambil keputusan di sana," ujar Praniko melalui sambungan telepon, Selasa (24/11/2020).

Praniko yang mewakili Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, dan Fraksi PDIP, menilai usulan pembentukan pansus covid-19 justru tidak objektif. Pasalnya, dari informasi yang didapat Praniko, empat fraksi pengusul pembentukan pansus covid-19 tersebut menginginkan transparansi dan ketepatsasaranan penanggulangan covid-19 di Kabupaten Bandung.

"Kita harus tahu dan mendalami dulu urgensi dan tujuan pembentukan pansus tersebut. Kalau kami lihat informasi di media, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan empat fraksi itu, harus ada transparansi, harus tepat sasaran, padahal peluang itu sudah pernah ada di kewenangan DPRD sendiri, di saat pembahasan anggaran perubahan," jelas Praniko.

Lebih jauh ia memaparkan, DPRD memiliki kewenangan membahas anggaran perubahan yang diatur oleh undang-undang. Namun, empat fraksi pengusul pansus covid-19 justru menolak adanya pembahasan anggaran perubahan. Padahal, ruang pembahasan anggaran perubahan tersebut betul-betul merupakan ruang untuk setiap anggota DPRD mempertanyakan segala sesuatu tentang anggaran refokusing.

"Apa saja anggaran yang direfokusing, berapa pendapatannya, terus dibelanjakan ke mana saja BTT-nya, terus anggaran yang harus dibelanjakan ke mana lagi. Hal-hal seperti itu secara lebih detil bisa dibahas di sana, sementara kalau pansus itu  terbatas. Dalam pembahasan anggaran perubahan kita bisa menyetujui atau tidak menyetujui anggaran, bisa menghapus atau meng-acc anggaran. Kalau pansus itu apakah bisa membatalkan anggaran yang sudah jalan?" terang Praniko.

Itulah yang menjadi pertanyaan besar, kata Praniko, sungguh mengherankan ketika empat fraksi menolak adanya pembahasan anggaran perubahan, namun di sisi lain malah mengusulkan pembentukan pansus. Itulah yang dinilai tidak objektif jika kemudian pansus covid-19 itu harus dibentuk.

"Ketika mereka menolak pembahasan anggaran perubahan, artinya mereka memotong kewenangan mereka sendiri untuk dapat memeriksa eksekutif atau TAPD terkait refokusing anggaran penanganan covid-19 kemarin," katanya.

Terkait Kabupaten Bandung yang dinyatakan sebagai zona merah penyebaran covid-19, ia menduga adanya keterkaitan dengan penolakan pembahasan anggaran perubahan, sehingga mengakibatkan lambatnya pengesahan anggaran melalui perbup parsial. Ketika pembahasan anggaran perubahan ditolak, maka untuk anggaran menjadi kewenangan Bupati yang diatur oleh undang-undang, yaitu dengan perbup parsial.

"Kalau perbup ‘kan lama, harus izin Mendagri, sehingga anggaran covid-19-nya terbatas waktunya, anggaran habis, pembahasan perubahan tidak dilakukan, izin Mendagri lama sehingga Kabupaten Bandung terlambat menganggarkan untuk penanganan covid-19. Kalau kami lihat, objektivitasnya ada keterkaitan antara Kabupaten Bandung masuk zona merah dengan ditolaknya anggaran perubahan oleh empat fraksi tadi," pungkas Praniko.*

Artikel Yang Mungkin Anda Suka

Download Aplikasi