Mr. SM Amin Nasution, Pahlawan Nasional dari Sumatera Utara

Reporter: Hariyawan - Editor: Hariyawan

Jumat, 20 November 2020 | 15:23 WIB

201120152643-Mr--S.png

Source: Wikipedia.

Mr. SM Amin Nasution.*

Rectangle Bodytext (300x100)

18NEWS.ID, – PADA Peringatan Hari Pahlawan 2020 ini, sebanyak enam tokoh dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penganugerahan ini berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) No 117/TK/Tahun 2020 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Salah satu dari keenam tokoh tersebut, yaitu Mr. SM Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara.

Sejarawan Sumut, Ichwan Azhari, mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional ini pantas diberikan kepada SM Amin Nasution, sebab semasa hidup Beliau banyak berbuat kepada bangsa, yaitu melawan penjajahan Belanda.

Berikut adalah biografi SM Amin Nasution, berdasarkan arsip Sejarawan Ichwan Azhari.

S.M Amin pada masa pergolakan awal revolusi yang sulit, bersedia meninggalkan profesi nya sebagai pengacara untuk menjadi Gubernur Muda Sumatera Utara, yang ditetapkan Wapres Mohammad Hatta dan dilantik oleh Mr. Mohammad Hasan di Pematang Siantar pada 14 April 1947, saat Kota Medan diduduki sekutu.

Saat Sekutu menduduki Pematang Siantar pada 29 Juni 1947, Mr. S.M. Amin sempat ditahan oleh Belanda, sebab dianggap sebagai gubernur pemerintahan RI yang dianggap illegal.

Ini merupakan peristiwa yang sangat heroik, karena dalam keadaan yang sangat genting pun Mr. S.M. Amin terus mengupayakan eksistensi Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan perundingan.

Mr. S.M. Amin kemudian mengungsi ke Kutaradja, Aceh, dan mengatur strategi menjalankan pemerintahan sipil Provinsi Sumatera Utara di pengungsian.

Tetapi saat kembali ke Pematangsiantar pada Oktober 1947, sebagai Gubernur Muda Sumut, Mr. S.M. Amin kembali ditangkap Belanda dan dipenjarakan di Medan.

Dalam tahanan Belanda, dia menolak untuk mencopot jabatannya sebagai Gubernur dan tetap menyatakan dia gubernur dari Republik yang sah.

Mr. SM Amin Nasution bersama istri.* Source: mistar.id

Setelah berhasil melarikan diri dari tahanan Belanda, SM Amin menyeberang ke Penang, untuk kemudian kembali ke Aceh dan menggerakkan perjuangan Republik Indonesia dari Aceh dan terus menjalankan eksistensi pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Masa itu Aceh menjadi satu kesatuan dengan provinsi Sumatera Utara.

Setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang pembagian Provinsi Sumatera disahkan, Mr. S.M. Amin ditetapkan sebagai gubernur penuh untuk Provinsi Sumatera Utara yang dilantik langsung oleh Presiden Soekarno pada 18 Juni 1948 di Kutaradja.

Banyak kebijakan penting yang telah diputuskan oleh Mr. S.M. Amin untuk menjaga eksistensi pemerintahan sipil Provinsi Sumatera Utara tetap berjalan.

Antara lain melantik anggota DPRD Sumatera Utara I di Tapak Tuan pada 16 Desember 1948, di saat Mr. S.M. Amin berperan sebagai ketua DPRDSU I. Mr. S.M. Amin juga berperan sebagai fasilitator antara Presiden Soekarno dengan rakyat Aceh dalam pembelian pesawat pertama RI. Mr. S.M. Amin melalui keputusan DPRDSU juga mengeluarkan kebijakan pencetakan Uang Republik Indonesia Sumatera Utara (URIPSU) dalam dua seri dengan angka nominal Rp250.- pada 1 Maret 1949.

Mr. S.M. Amin diberhentikan sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara ketika Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dijalankan pada Desember 1949. Mr. S.M. Amin kemudian dialihtugaskan menjadi Komisaris Pemerintah untuk daerah Sumatera Utara pada tahun 1950.

Pada 22 Agustus 1952, Mr. S.M. Amin kembali diangkat sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Ini merupakan periode ke dua kali bagi Mr. S.M. Amin dalam menjabat sebagai gubernur di Sumatera Utara.

Ia kembali dipanggil untuk mengabdi di Sumatera Utara, karena pada waktu itu terdapat goncangan kedaulatan RI yang cukup besar, yakni adanya konflik-konflik di Aceh juga Sumatera Utara.

Pada tahun 1956, masa pengabdiannya di Sumatera Utara diberhentikan dan kemudian dialihkan ke dalam Kabinet Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Melalui jabatannya di kementerian dalam negeri, Mr. S.M. Amin menjadi salah seorang penggagas Otonomi Daerah pada waktu itu.

Atas seluruh prestasinya dalam kancah politik itu, ia kemudian diangkat sebagai Gubernur Pertama di Provinsi Riau dan dilantik pada 27 Februari 1958.

Mr. S.M. Amin wafat pada 16 April 1993 dan telah meninggalkan semangat pergerakan pemuda, mozaik sejarah perjuangan, dan pemikiran kritis bagi generasi bangsa Indonesia sampai kapan pun.*

Komentar
Download Aplikasi
>